JAKARTA – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mendesak pemerintah menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam 100 % kepada Pertamina. Dalam Rapat Umum Pekerja Pertamina bertema “Gawat Darurat Blok Mahakam”, Direktur Utama Pertamina yang turut hadir menyatakan Blok Mahakam harus dikelola bangsa sendiri, untuk mendorong ketahanan energi nasional.
Rapat umum Pekerja Pertamina yang digelar di lobby Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina, pada (18/3), dihadiri sekitar 300 pekerja dan di-relay unit operasi dan bisnis Pertamina di seluruh Indonesia. Acara diisi dengan orasi serta penyampaian aspirasi pekerja tentang Blok Mahakam. Mereka berharap agar Blok Mahakam kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, untuk mendorong ketahanan energi nasional.
Sementara itu, Presiden FSPPB Eko Wahyu Laksmono, yang memimpin Rapat Umum tersebut membacakan Deklarasi Pekerja Peduli Pertamina. “Blok Mahakam 100 % ke Pertamina, Now or Never,”ungkap Eko menggarisbawahi inti dalam deklarasi tersebut.
Kegiatan juga dihadiri Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, yang berbaur dengan pekerja dan mengenakan ikat kepala bertuliskan “Pertamina Diganggu, Pekerja Bersatu”. Dalam arahannya, Dwi Soetjipto memberikan penekanan pada dua hal. Yakni, tentang keberlangsungan produksi Blok Mahakam, agar kelak saat dikelola Pertamina tidak turun, sehingga perlu adanya masa transisi yang perlu dilakukan. “Jadi perhatian saat kita memegang saham pengelolaan, bagaimana Pertamina bertanggung jawab agar produksi jangan sampai turun,” tegasnya.
Sementara perhatian yang kedua, yakni jangan sampai informasi tentang pengelolaan Blok Mahakam hilang begitu saja. Sehingga perlu dilakukan upaya peralihan yang smooth. Menurutnya, pengelolaan Blok Mahakam sejak awal menjadi target Pertamina dan telah menjadi salah satu agenda penting dalam 5 fokus manajemen. “Pertamina akan berjuang ambil alih itu semua. Kita dalam jalur yang sama. Apalagi kita saat ini baru mengelola sekitar 20% saja dari produksi migas nasional,”katanya.
Sebelum mengakhiri arahannya, Dwi Soetjipto berpesan agar seluruh gerakan pekerja tetap memperhatikan aspek legal dan tidak mengganggu produktivitas serta efisiensi yang tengah diperjuangkan perusahaan. “Blok Mahakam is owned direct stat of Republic Indonesia,”pungkasnya.
Usai memberikan pesan, Dwi didampingi Presiden FSPPB dan para pengurus menandatangani spanduk dukungan pengelolaan Blok Mahakam 100% untuk Pertamina Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mendesak pemerintah untuk segera memutuskan pengelolaan Blok Mahakam ke Pertamina sebagai satu-satunya industri Migas nasional.
Sehari sebelumnya, (17/3), Ugan Gandar selaku penasehat FSPPB juga menyampaikan hal yang sama. “Asing boleh saja melakukan kerja sama, tapi harus ikuti aturan hukum yang ada di Indonesia. Sudah saatnya nasionalisasi Migas dan jangan abaikan kemampuan anak bangsa yang ada di Pertamina,” tegas Ugan saat acara konferensi pers di Gedung DPR RI, Selasa (17/3).
Senada dengan hal itu, Faisal Yusra, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Minyak dan Gas, mengatakan, tim Transisi Kementerian ESDM harus terlibat dalam Blok Mahakam agar tidak terjadi penyimpangan oleh pihak asing. Tak hanya itu, ia mengungkapkan hal ini sudah disepakati oleh pekerja Migas. Termasuk pekerja Total dalam petisinya di Balikpapan bahwa mereka siap menjadi bagian dari Pertamina yang merupakan satu-satunya perusahaan yang harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.•DSU/Egha/Starfy