91精品黑料吃瓜

JAKARTA - Agar penegakan hukum di Pertamina menjadi lebih baik, fungsi Legal Counsel & Compliance Per颅tamina mengadakan Enlighting Program yang berisi diskusi serta sharing tanya jawab mengenai as颅pek hukum tindak pidana pencemaran nama baik (de颅famation) dan fitnah serta penistaan (hate speech) di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Annex Kantor Pusat Pertamina, pada (19/2). Acara dihadiri oleh Chief Legal Counsel & Compliance Pertamina Genades Panjaitan dan jajaran pekerja Legal di Perseroan maupun di Anak Perusahaan Pertamina dengan narasumber Wakil Di颅rektur Tindak Pidana Eko颅nomi Khusus Bares颅krim Polri, Kombes Pol Agung Setya. Enlightment program merupakan program pencerahan bagi pekerja di lingkungan Legal Counsel & Compliance听 dengan meng颅un颅dang narasumber ahli dari berbagai instansi hukum ter颅kait yang diadakan rutin oleh fungsi Legal Counsel & Compliance.

听

Menurut Chief Legal Coun颅颅sel & Compliance Per颅tamina Genades Pan颅jaitan, latar belakang dis颅kusi mengenai hukum tin颅dak pidana pencemaran nama baik ini adalah ada颅nya kebutuhan tim-tim Le颅gal Pertamina dan Anak Perusahaan yang menangani berbagai kasus yang di an颅taranya bersenggolan dengan tindak pidana pencemaran nama baik.

听

鈥淒engan harapan, se颅te颅lah diskusi para peserta da颅pat tercerahkan dan men颅dapatkan informasi yang bermanfaat untuk se颅gera ditindaklanjuti guna me颅nye颅lesaikan permasalahan hukum tersebut,鈥� ujarnya.

听

Genades juga menga颅takan,听 kita perlu berhati-hati dalam menyebarkan sub颅stan颅si ataupun informasi ke luar. Karena Undang-undang (UU) pencemaran nama baik, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan UU terkait lain颅nya dapat dikenakan ke颅pada siapa saja yang dila颅porkan melakukan hal-hal tersebut, mengingat adanya keterbukaan penilaian yang subjektif dari para pelapor.

听

Di sisi lain, Genades ber颅harap pihak Kepolisian, yang dalam hal ini ditunjuk sebagai pelaksana scanning pelaporan, dapat objektif dan independen dalam me颅nin颅daklanjuti penyelidikan kasus.

听

Selain itu, mengomentari Undang-undang saat ini, Genades mengharapkan adanya kejelasan norma subjek pelaku maupun korban tindak pencemaran nama baik. 鈥淜arena sampai saat ini subjek tindakan pidana tersebut belum diatur secara khusus layaknya tindakan pencemaran lingkungan yang bisa dikenakan kepada subjek korporasi bukan hanya subjek perorangan,鈥� ujarnya.

听

Sebab, jika hanya pero颅rangan yang dapat menjadi subjek hukum tindak pi颅da颅na pencemaran nama baik,听 maka setiap perusahaan dapat menjadi 鈥渒orban鈥� terus menerus yang tidak dapat dilindungi oleh hukum. 鈥淚ni perlu diperjelas. Kalau tidak, perusahaan bisa menjadi 鈥渒orban鈥� karena tuntutan pen颅cemaran nama baik da颅ri perorangan,鈥� pungkas Genades.

听

Sementara Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Agung Setya mengatakan, pihak Kepolisian akan terus berkomitmen untuk bisa mencapai tu颅juan utama hukum. Yakni, memberikan kemanfaatan bagi seluruh bangsa In颅do颅nesia, termasuk dalam artian mampu mencegah kriminalitas yang mungkin terjadi.

听

Di sisi lain, ia juga meng颅apresiasi tim Legal Pertamina yang menurutnya memiliki prespektif yang luas dalam menghadapi per颅masalahan hukum dalam dinamika bisnis Pertamina, serta berharap apa yang dilakukan Kepolisian dapat membantu masyarakat mau颅pun Pertamina secara baik dan profesional. 鈥淜ita harapkan, Pertamina dapat merasakan bahwa Bareskrim bisa memberikan manfaat itu,鈥� ucap Kombes Pol Agung Setya.鈥�^STARFY

^听