91精品黑料吃瓜

Balongan 鈥� Kerja sama dan sinergi antara Pertamina RU VI Balongan melalui Fungsi Legal Counsel听 & Compliance RU VI dan Instansi Kejaksaan Negeri Indramayu, ditandai dengan penyelengaraan kegiatan Legal Preventive Program (LPP) de颅ngan tema 鈥淭injauan Yuridis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. Nomor 32 Tahun 2009),鈥� yang merupakan program wajib dari Chief Le颅gal Counsel & Compliance, Genades Panjaitan.听

听

Pada acara tersebut tampil sebagai narasumber Kepala Seksi Perdata & Tata Usaha Negara (Kasie Datun) Indramayu Ade Solehudin, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara (JPN) Tisna Sanjaya, S.H., dan Heru Prasetyo, S.H. 鈥� JPN. Acara berlangsung pada (6/9) di Ge颅dung Pertemuan 鈥楶atra Ayu鈥� Komperta RU VI Bumi Patra.

听

Pada kesempatan tersebut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Eko Kuntadi, S.H., M.H. beserta staf dan GM RU VI Balongan Afdal Martha bersama dengan Tim Manajemen, Section Head dan pekerja RU VI Balongan terkait.

听

GM听 RU VI Balongan se颅laku tuan rumah dalam sam颅butan pembukaannya menga颅takan, 鈥淒iharapkan Kejaksaan Negeri Indramayu dapat mem颅berikan pencerahan kepada kami mengenai pengaturan tata kelola limbah bahan ber颅bahaya dan beracun (B3) dalam suatu tinjauan melalui peraturan perundang-un颅dang颅an, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pencerahan ini sangat diperlukan oleh pekerja RU VI, mengingat dalam keseharian operasional perusahaan terda颅pat rutinitas pengelolaan limbah B3.鈥�

听

鈥淢elalui pemahaman ter颅hadap UU Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, tentunya potensi terjadinya kekeliruan maupun kekhilafan dalam pengelolaan limbah B3 dapat dihindari鈥�, kata Afdal mengakhiri sambutan.

听

Kasie Datun Indramayu se颅laku narasumber mengawali paparannya dengan menje颅laskan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 bahwa 鈥淪etiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal听 dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan鈥�. Dari pasal ter颅sebut sangat jelas bahwa se颅tiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan lahir batin dari negara sebagai akibat dampak sebuah unit operasi produksi yang juga menghasilkan limbah produksi yang dinamakan dengan limbah B3. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak lang颅sung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan ling颅kungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain (UU No. Nomor 32 Tahun 2009).

听

鈥淧enghasil limbah B3, baik perorangan maupun badan usaha tidak boleh membuang limbah B3 yang dihasilkan secara langsung ke lingkungan (tanah, air atau udara) tanpa pengolahan terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 6 PP 85 tahun 1999, penentuan limbah B3 dilakukan melalui proses. Lebih lanjut, dalam PP 18 tahun 1999 jo. PP 85 tahun 1999 dijelaskan bahwa pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup re颅duksi, penyimpanan, pengum颅pulan, pengangkutan, peman颅faatan, pengolahan dan pe颅nimbunan limbah B3,鈥� demikian Ade Solehuddin menegaskan.

听

Dalam LPP ini dibahas me颅ngenai UU No. Nomor 32 Tahun 2009, antara lain mengenai ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (perencanaan, pemanfaatan, pe颅ngendalian, pemeliharaan, penga颅wasan, dan penegakan hukum), penyelesaian sengketa lingkungan hidup (melalui dan di luar pengadilan), dan ketentuan tindak pidana dan pelanggaran lainnya.

听

Compliance merupakan hal yang penting bagi perusahaan, sehingga pengelolaan limbah B3 yang taat pada hukum sudah seharusnya menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai isu lingkungan hi颅dup menimpa Pertamina di kemudian hari karena dapat merugikan Pertamina, baik secara materiil dan non materiil. Oleh karena itu, kita harus com颅ply pada seluruh aturan terkait lingkungan hi颅dup sebagaimana dipe颅sankan oleh Genades Pan颅jaitan.鈥�^{Achmad Bachrun 鈥� Media/Commrel RU VI & LCC}