Mulai 2018, e-LHKPN Harus Diisi Tiap Tahun
JAKARTA - Mulai 2018, di颅rencanakan seluruh La颅por颅an Harta Ke颅kayaan Pe颅nyelenggara Ne颅gara (LHKPN)听 berubah dari manual menjadi e-lhkpn. Pelaporan dila颅kukan setiap tahun antara听 1 Januari sampai听 31 Maret, se颅perti pengisian SPT.听 Ji颅ka se颅belumnya LHKPN di颅lakukan听 dua tahun sekali, de颅ngan e-lhkpn wajib satu tahun sekali.
听
Hal tersebut diungkapkan Amelia Rosanti dari Direktorat听 Pendaftaran dan Pemeriksaan (PP) Laporan Harta Ke颅ka颅yaan Penyelenggara Ne颅ga颅ra (LHKPN), Deputi Bi颅dang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat berbicara dalam acara Workshop Laporan Harta Kekayaan di Ruang Pertamax Lantai 21 Gedung Utama, pada (17/3). Acara ter颅sebut diselenggarakan 听听Fungsi Compliance Pertamina bekerja sama dengan KPK.听
听
Menurut Amelia, pe颅nyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK adalah penyelenggara negara yang menjalankan fungsi ek颅sekutif, legislatif听 atau听 yudikatif. Sedangkan di BUMN, pejabat struktural yang wajib mengisi LHKPN听 sampai level听 manajer.
听
Menurut Compliance, Ethics & Fraud Management Manager Per颅tamina Ir颅fan Setiadi,听 e-LHKPN diper颅ke颅nal颅kan KPK untuk meng颅gantikan听 pe颅ngisian yang selama ini si颅fatnya manual atau hard颅copy. Irfan berharap para peserta workshop 听nantinya membimbing para pekerja听 di fungsi masing-masing untuk pengisian e-lhkpn bagi听 para pekerja asal para peserta.
听
Selain membahas tentang perubahan regulasi tentang LHKPN, workshop juga menghadirkan听 Kunto Ariawan dari KPK juga. 鈥�URIP