Pertamina Komit Kontrol Gratifikasi
JAKARTA 鈥� Direktur Uta颅ma Pertamina Karen Agus颅tiawan menegaskan se颅luruh jajaran BUMN ini berkomitmen mendukung akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance.听
听
Hal tersebut diungkapkan Karen Agustiawan saat menjadi nara颅sumber dalam seminar in颅ter颅nasional 鈥淪trategi Peningkatan Akuntabilitas Publik untuk Mewujudkan Good Governance and Clean Government鈥� yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia, di Auditorium Kantor Pusat BPK RI, Senin (20/1).
听
Karen mengatakan banyak hal yang sudah dilakukan oleh Pertamina sebagai perusahaan energi dalam inisiatif-inisiatif GCG dengan penerapan Whistle Blowing System sebagai sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan, pelanggaran hukum dan etika.
听
Di hadapan peserta se颅minar yang hadir, Karen menjelaskan bagaimana Perta颅mina dalam mengontrol grati颅fi颅kasi, kontribusi pim颅pinan Per颅ta颅mina dalam me颅nyerahkan LHKPN dan si颅kap pekerja Pertamina yang telah melakukan komitmen bersama terkait dengan gra颅tifikasi dan perlindungan terhadap aset-aset negara.
听
鈥淧eranan Pertamina sebagai BUMN terbesar tentunya ingin mendukung penuh program pemerintah dalam Clean Government,鈥� Karen saat mengakhiri pa颅parannya.
听
Seminar inter颅nasional ini tentunya diharap颅kan membangun kesadaran dan pemahaman bersama mengenai pentingnya akuntabilitas, sebagai wadah berbagi pengetahuan mengenai kendala dan solusi serta strategi bagi terciptanya akuntabilitas yang baik. Karena pe颅ningkatan akuntabilitas tersebut dapat tercapai jika seluruh stakeholder turut berpartisipasi aktif untuk mewujudkannya.
听
Sekitar 300 peserta hadir dalam seminar internasional ini. Di antaranya para pimpinan BPK, Sekretaris Jenderal Lembaga Negara, Sekretaris Daerah Provinsi, Direktur Utama BUMD, Kepala Badan Layanan Umum (BLU), rektor Uni颅versitas, pimpinan or颅ganisasi profesi, pimpinan redaksi media massa, pim颅pinan lembaga swadaya masyarakat, pimpinan lem颅baga internasional dan badan pemeriksa negara.鈥�IRLI