SORONG – Pembangunan Provinsi Papua Barat tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pembangunan menuntut kolaborasi yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan. Langkah awal untuk membangun kolaborasi adalah dengan melakukan pemetaan di masyarakat. Melalui pemetaan dalam kegiatan sosial maupun pembangunan di daerah akan turut membantu perusahaan untuk menentukan dengan siapa dan bagaimana kerja sama akan dilakukan.
Dalam rangka melakukan identifikasi terhadap para pemangku kepentingan, Joint Operating Body Pertamina – PetroChina Salawati (JOB P-PS) bersama dengan SKK Migas Papua Maluku menyelenggarakan Stakeholder Meeting dengan tema “Menemukenali Pemangku Kepentingan Perusahaan menuju Kolaborasi Berkelanjutan” pada Selasa, 23 Agustus 2016, di Sorong.
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemetaan terhadap para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat secara khusus yang berkepentingan terhadap sektor minyak dan gas; mendapatkan deskripsi mengenai posisi dan peranan sosial para pemangku kepentingan ; melakukan analisa pemangku kepentingan berbasis power dan interest; serta mengetahui berbagai bentuk mekanisme pengambilan keputusan di masyarakat dan efektivitasnya.
Stakeholder Meeting diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari LSM lokal di Sorong, SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, akademisi perguruan tinggi di Kota Sorong, media massa lokal di Kota Sorong, Public Relations JOB PPS, dan SKK Migas Papua Maluku.
Kegiatan tersebut dilakukan melalui pendekatan partisipatoris dan curah gagasan dari seluruh peserta. Pendekatan ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta dalam mengutarakan gagasannya sesuai dengan apa yang dialami dan dijumpainya dalam aktivitas keseharian di lapangan. Demi semakin efektif dan mendapatkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan, stakeholder meeting ini menggunakan metode dinamika kelompok yang dipandu oleh seorang fasilitator.
Dalam sambutannya, Humas SKK Migas Papua dan Maluku Otniel Wafom menyatakan sebagai Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S), JOB P-PS merasa perlu untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan perusahaan dalam berbagai aspek baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya di wilayah kerjanya. Sangat penting bagi JOB P-PS untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan industri hulu migas di wilayah Sorong agar operasi perusahaan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
“Kerja sama dan sinergi yang baik antar pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan industri hulu migas di wilayah Sorong. SKK Migas dan KKKS terus mengharapkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat”, tegas Otniel Wafom.
Sementara itu, Public Relations JOB P-PS, Sonratho Marola menyatakan kontrak JOB P-PS akan berakhir pada tahun 2020. Kegiatan ini adalah rangkaian dari proses menuju ke akhir kontrak. JOB P-PS berharap mendapatkan saran dan masukan dari para pemangku kepentingan, secara khusus dalam isu lingkungan.•JOB P-PS